DAMPAK KENAIKAN BBM BAGI MASYARAKAT

 

 DAMPAK KENAIKAN BBM BAGI MASYARAKAT

PENDAHULUAN

                Kenaikan bbm menjadi headline saat ini, dengan alih-alih membantu rakyat mencapai kesejahteraan, pemerintah justru ingin  menaikan harga bbm, sebagai cara untuk membantu perekonomian, dengan kedok kebijakan. Banyak rakyat yang mengeluh, kecewa, dan menyayangkan kinerja pemerintah tidak bisa mengerti rakyat. Banyak pula yang menyalahkan pemerintah tidak becus mengantisipasi kenaikan bbm.

Gejolak kenaikan bbm sebenarnya sudah terjadi sejak tahun 2000, seiring berjalannya waktu kenaikan bbm mencapai taraf mengkhawatirkan. Masalah kenaikan ini disebabkan oleh , salah satunya adalah persepsi terhadap rendahnya kapasitas cadangan harga minyak yang ada saat ini, yang kedua adalah naiknya permintaan (demand) dan di sisi lain terdapat kekhawatiran atas ketidakmampuan negara-negara produsen untuk meningkatkan produksi . Hal ini kemudian direspon oleh pemerintah di beberapa negara di dunia dengan menaikkan harga BBM

Sepanjang dua periode pemerintahan, tercatat Presiden SBY sudah 3 kali pernah menaikkan harga BBM. Harga BBM jenis premium yang kini mencapai Rp. 4.500 liter, diperkirakan akan meroket hingga Rp 6-7 ribu per liter. Dipastikan kalau benar pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi, akan memberikan efek ganda (efek domino) pada kehidupan riil masyarakat.

Pertanyaannya, siapakah sesungguhnya yang diuntungkan dengan langkah pemerintah menaikkan BBM? Apakah rakyat diuntungkan? Apakah pengusaha juga tidak dirugikan? Yang jelas, pemerintah sama sekali tidak mendapatkan untung baik secara citra maupun financial. 

Blog kali ini saya akan membahas tentang, bagaimana dampak sosial bagi masyarakat, sektor mana yang mengalami dampak paling buruk akibat kenaikan bbm ini, dan apa solusi yang seharusnya dilakukan pemerintah dengan kondisi saat ini.

PEMBAHASAN

Dalam perspektif apa pun, kenaikan harga BBM selalu mendatangkan cerita buruk. Karena, trend kenaikan BBM selalu memberi effect domino atau mulltiplier effect terhadap berbagai kebutuhan dasar masyarakat. Dampak turunan yang paling besar adalah naiknya harga kebutuhan pokok, diikuti oleh kenaikan tarif dasar listrik (TDL), transportasi, dan harga-harga lainnya.

Memilih menaikkan harga BBM, seperti memakan buah kebimbangan. Jika harga BBM tak dinaikkan, beban negara akan semakin berat, aktivitas pembangunan pun akan terhambat. Rasionalisasi penyehatan atau penyelamatan APBN pun selalu menjadi tameng yang ampuh untuk menaikkan harga BBM.

Sebaliknya, jika harga BBM dinaikkan, APBN akan kuat, lewat pendapatan negara yang besar dan pertumbuhan ekonomi yang sehat. Namun, hal ini tidak akan berarti apa pun, jika mayoritas masyarakat Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan (terancam dibatasi subsidi). Selain pengangguran menggila, rakyat tidak mendapatkan pelayanan sosial (social service) yang baik, jaminan sosial (social Insurance) berkualitas, akses pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas, serta proteksi terhadap sandang-pangan-papan yang memadai.

Beras dan BBM menjadi alat pertahanan ekonomi yang paling ampuh dalam memakmurkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekaligus sebaliknya, sebagai alat yang paling ampuh untuk menghancurkan kehidupan perdaban sebuah bangsa. Sejarah perjalanan bangsa ini sudah “terlalu kenyang” dengan modus politik yang bersinggungan dengan isu beras dan BBM. Maka jangan sampai terjadi jatuhnya orde reformasi di masa mendatang, juga gara-gara isu BBM dan beras.

siapakah sesungguhnya yang diuntungkan dengan langkah pemerintah menaikkan BBM? Apakah rakyat diuntungkan? Apakah pengusaha juga tidak dirugikan? Sesungguhnya pengelolaan BBM di tanah air masih di monopoli oleh Pertamina, salah satu BUMN yang mengurusi industri BBM. Apakah tidak mungkin, di masa mendatang, sector swasta diberikan kewenanga yang sama untuk turut mengelola industry BBM

Adanya kompetisi antara Pertamina dan perusahaan swasta dalam industry BBM, hemat penulis, akan memberikan alternative harga yang merakyat. Karena ada kompetisi di sana, sehingga Pertamina sebagai pelaksana teknis atas mahal atau murahnya BBM tidak selalu dikambinghitamkan atas berbagai kebijakan yang telah ditempuh pemerintah.

Masih ada jalan pintas lain, agar harga BBM bisa dikendalikan dan tidak mencekik kehidupan masyarakat? Bagaimana caranya? Yaitu dengan memaksimalkan berbagai penelitian dan inovasi yang bisa menginspirasi adanya sumber bahan bakar baru di Indonesia.

Satu hal yang patut kita pertanyakan adalah, mengapa di tengah harga BBM yang mahal, dan akan terus mengalami kenaikan harga, justru permintaan masyarakat akan kendaraan motor dan mobil pribadi terus mengalami peningkatan tajam? Aneh bukan? Lantas mana yang benardan sahih, adanya rencana kenaikan harga BBM memstinya memberikan efek jera kepada para calon pembeli dan pengusaha kendaraan bermotor dalam membatasi jumlah produksinya, tetapi kenapa malah berlaku hokum sebaliknya?

Ataukah ada rencana kenaikan harga BBM itu cumin sebagai strategi (siasat) politik para pejabat Negara (antara pejabat eksekutif dan yudikatif) untuk menaikkan gaji mereka dan memberikan peluang manis bagi mereka melakukan praktik-praktik korupsi dalam bidang per-BBM-an

REAKSI MASYARAKAT

. Keputusan pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi dari yang semula harganya 4500 Rupiah per liter menjadi 6000 Rupiah per liternya lantas menuai banyak protes dari banyak pihak. Kondisi masyarakat yang selama ini jauh dari nilai sejahtera bukannya sedikit tertolong dengan kinerja pemerintah malah semakin merasa terjepit dengan keputusan dinaikkannya harga BBM.

Warga dengan kadar ekonomi yang serba pas-pasan selama ini sudah sangat terbebani denganharga bahan bakar minyak yang mencapai 4500 Rupiah per liternya, sangat disayangkan bukannya ada penurunan harga yang terjadi justru kenaikan yang jauh dari kemampuan masyarakat. Kabar akan dinaikkannya harga BBM membuat masyarakat bawah merasa sangat cemas. Bagaimana tidak, untuk mencukupi kebutuhan pangan mereka sehari-hari saja mereka sudah kedodoran apalagi ditambah dengan naiknya harga bahan bakar minyak.

Pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga bahan bakar bersubsidi dengan alasan naiknya harga minyak dunia. Naiknya harga minyak dunia dijadikan sebagai alasan mengapa harga BBM bersubsidi dalam Negeri ikut dinaikkan. Jika dilihat dari satu sisi, mungkin keputusan pemerintah untuk menaikkan harga BBM memang tepat. Tapi, seharusnya pemerintah juga memperhatikan kondisi masyarakat kecil. Mungkin pemerintah belum juga menyadari bahwaIndonesia ini adalah diantara Negara termiskin dengan puluhan juta rakyatnya yang tidak memiliki pekerjaan. Mestinya pemerintah lebih bersikap realistis dan prihatin terhadap kondisi warganya. Pemerintah harusnya bisa mengambil sikap yang lebih tepat dan mempertimbangkan banyak hal.

Demonstrasi menolak kenaikan harga BBM terjadi dimana-mana. Mahasiswa yang merasa terpanggil untuk menyuarakan aspirasi dan hak-hak rakyat kecil terus berupaya melakukan aksi protes dinaikkannya harga BBM. Ternyata mahasiswa jauh lebih mengerti kondisi masyarakat daripada dewan perwakilan rakyat (DPR) yang seharusnya menjadi pengurus dan pensejahtera rakyat.

MEREKA YANG PALING BERPENGARUH, DALAM EFEK KENAIKAN BBM

Kenaikan Harga BBM

dan Jalan Sistematis Miskinkan Petani

Bagi petani, kenaikan harga BBM artinya juga kenaikan biaya produksi. Bagi petani kecil 

atau buruh tani setidaknya biaya produksi selain benih dan pupuk juga meliputi harga sewa tanah, sewa traktor dan pompa air, demikian juga pengolahan hasil panen seperti usaha penggilingan padi dan ongkos angkut atau transportasi.

 Misalnya, sebuah traktor tangan berkekuatan 8.5 PK membutuhkan solar ±18 liter/ha sekitar Rp 81.000 untuk pengolahan lahan sampai siap tanam yang memerlukan waktu ± 18 jam. Saat ini rata-rata sewa traktor antara Rp 400.000 hingga Rp 500.000 per hektare. Belum lagi bagi petani penyewa bisa dipastikan sewa tanah akan naik.

 Pengalaman di tahun 2008, sewa tanah di Cirebon Jawa Barat naik 100 persen, yaitu dari Rp 5 juta/ha/tahun menjadi Rp 10 juta/ha/tahun. Artinya semua kenaikan ini akan dibebankan kepada petani, seperti yang sudah terjadi sebelumnya di tahun 2008.

 Dampak rencana kenaikan harga BBM saat ini sudah dirasakan di beberapa daerah. Di Ponorogo bahkan petani yang ingin membeli solar dalam jumlah yang cukup besar tersebut untuk traktor dan perontok padinya harus mendapatkan surat izin dari kepala desa.

 Hal ini karena dikhawatirkan petani akan menimbun bahan bakar menjelang kenaikan ini, mengingat solar dan BBM lainnya mulai sulit didapat seperti yang diungkapkan Ruslan, Ketua DPW SPI Jawa Timur.

 Di tengah situasi saat ini sudah sepatutnya secara luas rakyat menolak kenaikan harga BBM yang merupakan kebijakan liberalisasi, privatisasi, komersialisasi dan korporatisasi sektor energi di Indonesia.

 Oleh karena itu, perlunya ada kebijakan keadilan dan penghematan energi dengan pajak tinggi bagi kalangan yang 

menggunakan energi yang besar, serta memaksimalkan teknologi energi yang merakyat, murah dan massal seperti tenaga air, angin, matahari, gelombang laut dan biogas.

 Dengan juga kebijakan pertanian haruslah didorong dengan model pertanian keluarga yang berkelanjutan. Pedesaan adalah sumber penghasil energi, yang kemudian sejak revolusi hijau justru menjadi konsumen energi.

Dengan pertanian berkelanjutan penggunaan energi sangat sedikit dibandingkan dengan pertanian berbasis korporasi seperti yang sedang didorong oleh pemerintah saat ini. Selain itu, distribusi hasil pertanian dan pangan, sebesar-besarnya bagi konsumsi nasional, selain mengurangi pemakaian energi juga sebagai langkah melawan kelaparan.

SOLUSI

Kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang menjadi pilihan bagi pemerintah saat ini lebih rasional dibandingkan rencana sebelumnya yang ingin membatasi penggunaan BBM bagi masyarakat. Namun, kebijakan tersebut memiliki dampak signifikan.

 Sisi positifnya, pemerintah bisa melakukan penghematan subsidi BBM hingga puluhan triliun setiap tahunnya. S

ementara dampak negatifnya, jelas dapat menekan tingkat daya beli masyarakat. Untuk itulah, rencana pemerintah memberikan kompensasi sebagai jaminan perlindungan sosial abagi masyarakat kurang mampu harus direalisasikan secara tepat untuk meminimalisasi dampak negatif akibat kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut.

Kebijakan kenaikan harga ini cukup rasional dan efektif untuk mengatasi permasalahan jangka pendek, tetapi tidak untuk jangka panjang karena kebijakan ini bersifat ad hoc. Buktinya, setiap kali terjadi lonjakan harga minyak mentah dunia, APBN akan terus tertekan oleh penambahan defisit karena membengkaknya subsidi BBM dan subsidi energi lainnya (LPG dan listrik).

 Pilihan untuk menaikkan harga BBM telah diambil pemerintah. Pendapat pro dan kontra pasti akan tetap muncul. Tetapi, pemerintah perlu memfokuskan diri pada dua hal. Yaitu, meminimalkan dan mengatasi dampak negatif yang ditimbulkan, baik secara sosial, ekonomi, maupun politik. Selanjutnya fokus mewujudkan secara nyata manfaat yang diperoleh dari kenaikan harga BBM kepada rakyat.

Pemerintah harus fokus meminimalkan dampak dengan memberikan kompensasi yang pas, berupa bantuan langsung tunai (BLT) atau bisa dengan instrumen lain yang lebih bagus. Sebagaimana harapan publik, dibutuhkan program perbaikan transportasi umum yang lebih nyaman bagi masyarakat dan pembangunan infrastruktur untuk menekan ekonomi biaya tinggi. Tapi, untuk memberikan bantuan dalam bentuk pangan, saya tidak yakin pemerintah siap, seperti pemberian kupon sembako.

pemerintah juga harus mengimbangi dampak psikologis masyarakat. Dengan kenaikan harga BBM, maka pemerintah melalui Kementerian Perhubungan harus bisa memberikan batas maksimal kenaikan tarif angkutan umum. Atau, Kementerian Perdagangan harus bisa memberikan batas atas kenaikan harga bahan pangan pokok seperti beras dan lainnya.

Sebab, kenaikan harga BBM pastinya menjadi beban psikologis bagi masyarakat sehingga pemerintah harus menyikapinya dengan memberikan keringanan terhadap dampak psikologis yang ada. Sebab, kalau tidak, maka dampak psikologis yang dirasakan masyarakat akan semakin bertambah. Persoalan besar dari kebijakan menaikkan harga BBM ini berdampak pada daya beli masyarakat.

Dari sisi pengelolaan energi, kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi akan memperkecil disparitas harga BBM subsidi dengan nonsubsidi. Ini akan mengurangi penyalahgunaan. Sejalan dengan kebijakan energi nasional, perlu mendorong penggunaan energi alternatif.

Sedangkan dari sisi anggaran negara, penghematan alokasi anggaran dari kenaikan harga premium dan solar Rp 1.000 per liter menghemat Rp 38,3 triliun. Jika harga BBM naik Rp 1.500 bisa menghemat subsidi BBM sekitar Rp 57 triliun.

Jadi, penyesuaian harga BBM merupakan salah satu instrumen penting untuk memperkuat ketahanan energi nasional kita. Selan jutnya, program konversi BBM ke bahan bakar gas (BBG) yang selama ini berjalan sangat lambat harus dipastikan bisa berjalan lebih baik. Dibandingkan dengan negara tetangga, seperti Malaysia, perkembangan konversi energi ini masih tertinggal. Ke depan, pemerintah harus punya platform yang jelas dan konsisten terhadap program konversi energi yang perlu dukungan dari seluruh jajaran instansi pemerintahan

PENUTUP

Demikian makalah ini dibuat semoga. Semoga dapat membantu pengetahuan tentang dampak kenaikan bbm baik itu positif dan juga negatif, penulis meminta maaf apabila ada kesalahan penulisan dalam makalah ini, dikarenakan kekurangan penulis dalam menulis makalah ini. Semoga makalah ini bermanfaat bagi semua.

Kesimpulan:

Kenaikan bbm merupakan hal yg sangat dicemaskan masyarakat, dampak dari kenaikan bbm saja mampu mengubah jalan hidup rakyat menjadi lebih berat. Harapan rakyat adalah ingin mencapai kesejahteraan, dan tugas pemerintah adalah untuk membimbing rakyat mencapai kesejahteraan. Semoga apa yang menjadi kebijakan pemerintah mampu membuat kepuasan rakyat, dan tidak terjadi konflik, untuk kebaikan bersama, dan saling menguntungkan satu sama lain.

Dan bagi penulis, kenaikan BBM bukanlah solusi yg tepat, untuk memperbaiki perekonomian negara.

sumber:

SINAR HARAPAN, 13 Maret 2012

Geosya.blogspot.com

SUARA KARYA

AntaraNews.com